Kesepakatan penyelesaian ini secara resmi ditandatangani oleh Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, bersama Komandan Lanud SMH, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., MS., di Griya Agung, Rabu (13/8/2025).
Langkah ini menjadi capaian penting setelah bertahun-tahun permasalahan administrasi aset tersebut menggantung, bahkan melewati beberapa periode kepemimpinan gubernur.
Kini, pintu percepatan pembangunan di Sumsel terbuka lebih lebar.
Gubernur Herman Deru mengungkapkan rasa syukur dan lega atas keberhasilan mencapai kesepakatan ini.
Menurutnya, penyelesaian ini merupakan “solusi dari satu sumbatan masalah” yang menghambat pembangunan di sejumlah sektor.
"Ini bukan hanya masalah Pemprov, tapi masalah administrasi yang kini mulai terurai. Khususnya dengan TNI Angkatan Udara, akselerasi mengenai sistem administrasi aset ini sudah terpenuhi dalam satu tahapan," tegas Herman Deru.
Dengan kejelasan status hukum atas aset tersebut, Pemprov kini memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk menggarap proyek-proyek strategis.
Fasilitas publik seperti pendidikan, keagamaan, dan sarana umum akan menjadi prioritas percepatan.
Sebagai contoh, Gubernur menyebut Asrama Haji yang sebelumnya sempat tertunda pengembangannya, kini dapat segera ditingkatkan baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga memberi instruksi khusus kepada Sekretaris Daerah untuk segera menindaklanjuti hasil kesepakatan ini.
“Saya minta untuk disegerakan. Jangan sampai tertunda karena administrasi kita juga menjadi tidak benar," ujarnya dengan nada tegas.
Ia menekankan bahwa dokumen kesepakatan ini harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.
Wakil Gubernur Cik Ujang turut mendapat mandat untuk mengawal dan memantau perkembangan implementasi kesepakatan ini agar manfaatnya segera dirasakan publik. Langkah ini diharapkan menjadi momentum baru bagi percepatan pembangunan di Sumsel.
Sementara itu, Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang terjalin.
Menurutnya, kesepakatan ini akan mempererat sinergi Pemprov dan TNI AU, sekaligus membuka peluang realisasi proyek-proyek strategis yang sempat tertunda.
“Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Pemprov, tetapi juga bagi TNI AU, dalam upaya penataan dan pemanfaatan aset secara optimal,” katanya.
Acara penandatanganan turut disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra dan jajaran TNI AU.
Beberapa aset strategis yang masuk kesepakatan mencakup Asrama Haji, Kantor BPBD Sumsel, serta rumah eks Dinas Perhubungan yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan anggota TNI AU.
Dengan kejelasan status ini, percepatan pembangunan di Sumsel diharapkan semakin lancar.
Bukan hanya infrastruktur, namun juga kualitas pelayanan publik yang lebih prima bagi masyarakat. (Budi)
