Dugaan pemotongan dana bantuan sosial kembali mencuat di wilayah Desa Carwi, tepatnya di Dusun Karang Jambu RT 03/04, Kecamatan Cipari.
Berdasarkan keterangan narasumber yang enggan disebutkan namanya, dugaan pemotongan terjadi pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lansia dan Program Keluarga Harapan (PKH). Narasumber menyampaikan kepada awak media bahwa setiap kali pencairan bantuan, dana disebut-sebut tidak diambil langsung oleh penerima manfaat.
“Setiap pencairan selalu dicairkan oleh ketua kumpulan PKH Satinem. Setelah dana cair, ada potongan yang bervariasi. Ada yang dipotong Rp50 ribu, ada juga sampai Rp100 ribu, tergantung besar kecilnya jumlah pencairan,” ujar narasumber.
Menurutnya, praktik tersebut disebut sudah berlangsung setiap kali pencairan bantuan. Warga mempertanyakan alasan adanya potongan tersebut, mengingat bantuan sosial dari pemerintah seharusnya diterima utuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada pendamping PKH setempat, yakni Sukron, yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan rinci. Ia justru mengarahkan agar konfirmasi dilakukan kepada pihak lain.
“Komunikasi saja sama Pak Dodo, Bang,” ujar Sukron singkat.
Sementara itu, Pak Dodo yang disebut sebagai Poldes Desa Carwi menyampaikan hasil klarifikasi melalui via telepon ke awak media,
Terkait dugaan adanya pemotongan dana bantuan sosial Program Sembako (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Carwi, Kecamatan Cipari, akhirnya menemui titik terang setelah dilakukan klarifikasi langsung kepada Ketua Kelompok, Bu Satinem.
Dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh poldes , Bu Satinem mengakui adanya praktik pemotongan dana yang dilakukan saat pencairan bantuan. Sebelumnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan bahwa setiap pencairan dana BPNT dan PKH dilakukan melalui ketua kelompok, kemudian terdapat potongan dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, tergantung besaran bantuan yang diterima.
Pengakuan tersebut disampaikan Bu Satinem saat dimintai keterangan. Ia mengakui bahwa dana bantuan sempat dikelola dan dipotong sebelum diserahkan kepada penerima manfaat.
Menindaklanjuti hal tersebut, serta sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang terjadi di tengah masyarakat, Bu Satinem akhirnya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Kelompok BPNT dan PKH.
Dodo ( poldes) menyampaikan bahwa persoalan ini telah menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan proses pencairan bantuan sosial dapat berjalan sesuai aturan dan langsung diterima oleh KPM tanpa perantara ataupun potongan dalam bentuk apa pun.
Masyarakat berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Reporter : Pipit Gustiani
