Pertemuan Bang Eggi Sudjana ( BES ) dan Damai Hari Lubis (DHL) dengan Mantan Presiden Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, 8 Januari 2026, memicu gelombang pro dan kontra yang luas di ruang publik. Dalam hitungan jam, bahkan menit, narasi negatif / hujatan tentang Eggi Sudjana menyebar masif di media sosial, membentuk opini seolah pertemuan tersebut adalah simbol penyerahan diri, kompromi politik, kekalahan perjuangan atau transaksi kekuasaan dan atau Gadai moral jadi penghiat.
Publik nyaris tidak diberi ruang untuk mencerna fakta. Narasi berlari lebih cepat daripada verifikasi. Inilah wajah era post truth di tengah kemajuan teknologi informasi, ketika persepsi sering mengalahkan kebenaran dan viralitas lebih dipercaya daripada rekam jejak yang tervalidasi.
Ironisnya, berita miring tentang Eggi Sudjana beredar tanpa penyeimbang yang berarti. Hampir tidak ada suara kolektif dari kalangan aktivis senior yang mencoba menetralisir opini tersebut. Padahal, Eggi bukan figur dadakan. Ia adalah aktivis dengan jam terbang panjang sejak era Orde Baru.
Lebih ironis lagi, solidaritas antaraktivis yang dahulu kuat seolah menghilang. Dulu ada semacam etika tak tertulis, ketika satu aktivis diserang secara tidak adil, aktivis lain akan tampil menjaga marwah perjuangan bukan untuk membenarkan semua langkahnya, melainkan agar fitnah tidak mematahkan gerakan.
Di titik inilah muncul pertanyaan besar, mengapa dukungan terhadap Eggi Sudjana dan DHL terasa sepi nyaris tak ada?
Apakah karena generasi aktivisnya telah menua dan berkurang oleh usia?
Apakah tekanan hidup membuat sebagian memilih diam, atau bahkan larut dalam isu yang belum tentu benar?
Penulis mengambil posisi berbeda dari arus mayoritas. Pertemuan Eggi Sudjana dengan Mantan Presiden Jokowi tidak tepat dimaknai sebagai bentuk menyerah apa lagi menjilat , melainkan langkah berani. Baik BES secara langsung, maupun media mainstream kabarkan dirinya tidak meminta maaf terkait isu ijazah Jokowi, namun SP3 diterbitkan, pencekalannya dicabut, dan hak hukumnya sebagai warga negara dipulihkan.
Analoginya, Eggi tidak walk out, tidak menandatangani kekalahan. Wasit meniup peluit dan menyatakan pertandingan selesai tanpa hukuman. Ia menang secara prosedural, meski sorakan penonton tidak sepenuhnya berpihak.
Memang, kemenangan itu belum total. Eggi Sudjana dan DHL masih menjadi sasaran kekecewaan sebagian pihak mereka yang tidak memahami strategi gerakan, atau yang sudah terlanjur apriori. Namun fakta hukumnya jelas dan tak terbantahkan, SP3 keluar tanpa permintaan maaf dan cabut Cekal nya , itu adalah fakta penting yang patut dicatat dalam sejarah aktivisme di era post-truth.
Keputusan Eggi untuk tidak meminta maaf memunculkan beragam tafsir, ada yang menilai keras kepala, ada yang melihatnya sebagai manuver politik, ada pula yang memaknainya sebagai konsistensi sikap. Apa pun tafsirnya, satu hal tak bisa diabaikan, bahwa Eggi Sudjana bukan figur biasa apa lagi kaleng-kaleng. Ia tercatat dalam sejarah panjang aktivisme Indonesia sebagai tokoh yang konsisten, cerdas, berani, dan militan.
Karena itu, kritik satir Said Didu terkait pertemuan Eggi dengan Jokowi dengan frasa “dia kembali ke aslinya” tidak layak dimaknai secara liar dan negatif. “Aslinya” Eggi adalah aktivis yang keras pada prinsip dan tidak mudah tunduk pada tekanan. Sebaliknya, publik justru patut bertanya secara jujur, ketika Said Didu berada di lingkar kekuasaan sebagai Sesmen BUMN, perlawanan nyata apa yang dilakukannya saat berbagai kasus korupsi di BUMN tak tersentuh ?
Jauh sebelum itu, Eggi Sudjana aktif di Center for Information and Development Studies (CIDES) di bawah almarhum mantan Men Kop Adi Sasono dan sekjend ICMI, mengkaji isu HAM, buruh, dan lingkungan hidup.
Ia pun mendirikan PPMI tanggal 3 Maret 1998, satu-satunya organisasi buruh berbasis Islam di era itu, serta menggagas UU No. 21 Tahun 2000 yang membuka hak buruh untuk berserikat dan memiliki saham, hal ini Eggi terinspirasi oleh hadis Nabi Muhammad Saw , “Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering.”
Di balik sikap kerasnya, Eggi Sudjana dikenal memiliki batas dan sensitivitas moral. Saat peringatan Malari 15 Januari 2026 lalu yang dihadiri berbagai lintas generasi dan ideologi aktivis, ia memilih tidak hadir pada hal ia pendiri INDEMO bersama BHS. Sikap ini menunjukkan keengganannya menyeret forum mulia tersebut ke dalam kontroversi pasca pertemuannya bersama DHL dengan mantan Presiden Jokowi.
Jejak aktivismenya bukan Retorika belaka . Sejak akhir 1980-an hingga awal 1990-an, ketika Presiden Soeharto memegang kendali penuh negara, Eggi sudah berada di barisan oposisi moral dan sipil juga Gabung di Petisi 50 pimpinan Ali Sadikin alm. Bahkan tak satu pun presiden sejak Soeharto hingga Prabowo ia kritik, kecuali BJ. Habibie dan Prabowo karena ia loyal dukung 2 Presiden tersebut .
Pada tahun 1986, ia ditahan Laksusda Jaya karena menolak Asas Tunggal Pancasila pasca UU No. 8 Tahun 1985, sehubungan Konggres HMI di Padang Sumbar, penolakan berarti Resiko penangkapan, stigmatisasi anti Pancasila, dan pembungkaman politik. Namun Eggi tetap bersuara, menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh dijadikan alat represi negara dan di tunggal karena bertentangan dengan BHINEKA TUNGGAL IKA dan TAUHID .
Dalam gerakan penolakan SDSB (1989–1993), ia memimpin masa yang sudah terkumpul didepan kantor Kemensos hingga ke UI di Salemba (saat itu Mensosnya: Inten Suweno), menembus barikade TNI (dibawah komando Hendro Priyono dan Zaky Makarim) dan bergerak ke arah Istana Negara lewat pasar Senen, BES didampingi Ferry Juliantono (kini Menteri Koperasi) dalam Demonstrasi besar duduki istana Negara, hingga kini belum ada Demonstran yang bisa duduki Istana Negara.
Dua hari setelah aksi tersebut, Nuku Sulaeman kader HMI di bawah Eggi ditangkap karena memplesetkan SDSB menjadi “Soeharto Dalang Segala Bencana”. Peristiwa ini mencerminkan kerasnya represi Orde Baru terhadap kritik rakyat.
Eggi mengenang almarhum Nuku sebagai sosok yang baik, patuh dan taat, ia beberapa kali datang ke rumahnya di Bogor menjelang Subuh untuk shalat berjamaah, jauh sebelum penangkapan itu terjadi. Tekanan moral dari gerakan ini akhirnya berbuah penghentian SDSB pada tahun 1994 .
Dua rangkaian peristiwa ini menegaskan satu fakta sejarah, Eggi Sudjana bukan produk kekuasaan, melainkan oposisi konsisten yang kerap dianggap berbahaya oleh rezim. Dengan rekam jejak seperti itu, tuduhan bahwa ia menerima sogokan Rp.100 miliar menjadi tidak relevan secara historis maupun moral, terlebih ia tetap menolak meminta maaf dan mengakui keaslian ijazah Jokowi sebelum ditunjukkan secara terbuka, serta ucapan Rustam dibeberapa media yang singgung pesan Alm.Rizal Ramli agar "Hati-hati dengan ES suka balik badan dalam berjuang".
Menuduh boleh, mengkritik sah. Namun menghapus sejarah seseorang demi narasi viral adalah ketidakadilan intelektual. Seorang intelektual boleh salah, namun tak boleh berbohong.
Sangat ironis ruang publik hari ini terlalu mudah dipenuhi opini tanpa ilmu dan fakta yang ada umbar semangat jatuhkan dan hina teman sendiri.
*Penutup*
Di era post truth, kebenaran memang sering kalah cepat dari kebisingan. Namun sejarah memiliki napas panjang. Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis mungkin hari ini diserang, disalahpahami, bahkan ditinggalkan sebagian kawan.
Tetapi rekam jejaknya tercatat, aktivis yang konsisten, berani, dan berdiri di luar kekuasaan sejak lama 1979. Cepat atau lambat, sejarah akan memanggil kembali fakta-fakta itu untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan Keadilan .
Bukan karakter Eggi Sudjana yang larut ditelan isu, baginya isu yang mengemuka saat ini ibarat riak kecil dalam lautan yang luas. Di tengah sakitnya Eggi tetap jalankan aktivitasnya sebagai orang gerakan, hadir dalam setiap forum berbasis agama maupun gerakan pro rakyat. Penulis menjadi saksi perjalanan ibadah dan politik Eggi Sudjana di usianya jelang 70 tahun. Bahkan dengar kabar, hari jumat besok lusa mau Unjuk Rasa di Gedung Sate kantor Gubernur Jabar, masalahnya Ribuan Truk Tronton tak bisa beroperasi karena ijin lanjutannya "TIDAK DI KELUARKAN DEMUL" (Dedi Mulyadi) pada hal sudah lengkap semua admininistrasi nya, setidaknya sudah di akui Wagubnya, pertanyaan nya kenapa Demul tak keluarkan juga ijinnya?
Eggi Sudjana adalah manusia biasa yang tak mampu membelah lautan seperti Musa, tapi ia membelah laut dengan Tiket pesawat (saat berobat ke Malaysia) subtansinya sama sebrangi lautan, karenanya Eggi tak memaksakan pendapat yang berbeda menjadi satu, sebab yang bisa merubah pendapat adalah mereka sendiri, dan takdir illahi.
Sumber: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed.
Rabu, 4 Februari 2026, 13:09 Wib.
