.jpg)
SAROLANGUN.JAMBI, detiksatu.news Anggaran untuk media dibagian Humas DPRD Sarolangun dipertanyakan. Harus diselidiki dan audit.
Dari mencuatnya berita yang berjudul Sekretariat DPRD Sarolangun Dinilai Pemberi Harapan Palsu (PHP), kekecewaan tengah dirasakan sejumlah media di Kabupaten Sarolangun yaitu jejakkasustv.com, warganetmedia.com, lensa informant.com, tak luput juga metro7.co.id dan masih banyak media lainnya. Pasalnya, Sekretariat DPRD Sarolangun dinilai telah ingkar janji alias "PHP" terhadap janji penandatangan kontrak kerja sama dengan sejumlah media.
DPD Topan RI kabupaten Sarolangun, Budiman. Angkat bicara terkait anggaran media di bagian Humas harus diselidiki dan diaudit, Senin (28/4)
"Harus ditindak lanjuti kepenegak hukum karena ini menyakut uang negara yang dikelola oleh bagian humas DPRD sarolangun tersebut dan tentunya perlu kejelasan-nya kemana anggaran tersebut, tentu harus transparansi," bebernya.
Lalu, ia menambahkan, agar tidak ada Pembukaman terhadap jurnalis karena jurnalis itu salah satu sebagai pilar ke empat demokrasi. Demokrasi memerlukan prasyarat sosial, yakni kaum profesional yang menjadi jembatan (intermediate structure) antara masyarakat kelas bawah dengan kaum elit, dan salah satu kaum profesional kelas menengah ini adalah wartawan/jurnalis.
"Hal ini jangan dibiarkan harus dibersihkan dari perusak demokrasi, jadi dengan adanya kejadian ini sebagai langkah utama untuk membersikan dari pihak - pihak manipulasi atau pembodohan,"ungkapnya.
"Kalau sudah ada kongkalingkong dengan anggaran mesti harus dilaporkan ini, saya siap sebagai ketua DPD Topan RI untuk melaporkan ini, tentunya saya juga akan berkoordinasi dengan dewan pers,"pungkas.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Sarolangun belum memberikan keterangan resmi terkait ini.
Penulis : (RH47SW)
