Dadim 1702, Kapolres Jayawijaya tegas meminta segera tarik aparat militer yang sedang beroperasi di distrik Walaik kabupaten Jayawijaya. Kehadiran militer di wilayah Walaik 1 Mei 2025 sampai saat ini membuat aktivitas masyarakat keseharian terganggu dan terancam. keberadaan Aparat TNI di Walaik masyarakat semakin panik dan trauma. sebab masyarakat hanya bisa beraktivitas jam 6 pagi- jam 1 siang sisanya tidak bisa berkeliaran pada hal sebelumnya mulai jam 6 pagi-jam 18 sore dan sejak TNI ada di walaik sedikit ada perubahan di daerah walaik .
Wamena 27 Mei 2025 konferensi pers sekretariat YKKMP
Dinamika kehidupan masyarakat Walaik setelah hadir TNI POLRI berada di distrik walaik sejak 1 Mei 2025 TNI masuk di walaik melalui jalan darat wamena walaik dengan menggunakan strada sekitar pukul 02.30 wit. pendropan tersebut dilakukan oleh aparat tanpa sepengetahuan masyarakat Walaik dan beroperasi di daerah dalam pemukiman dan tempat perkebunan warga sekitar hutan.
Menurut salah satu pemuda asal walaik Wakol Yelipele mengatakan kedatangan aparat TNI di walaik membuat aktivitas masyarakat saat ini trauma dan terganggu. lanjutnya kami bersama tokoh disitu sudah sampaikan bahwa tidak boleh melakukan tambahan gerakan karena ini daerah aman dan nyaman tidak seperti daerah lain.Namun, respon aparat TNI mengatakan dirinya hanya mampir sementara waktu pembuatan tempat perlindungan ini hanya siaga melindungi kemungkinan terangan dari musuhnya”.Ujar TNI mereka
kami tidak mengundang namun mereka datang tanpa sepengetahuan menempati di distrik kami, setelah mereka tiba disana bagi tempat dengan personil sebagian duduki di hutan dan sebagian beroperasi sekitar wilayah pemukiman masyarakat. setelah itu mereka menguasai kampung induk walaik tanpa kordinasi kepala kampung dan tokoh-tokoh disana. mereka menempati disitu dan kemudian membuat tempat strategi penyelematan di halaman kantor kampung.
kehadiran aparat TNI di Walaik membuat aktivitas masyarakat terganggu biasanya mulai pukul 8-18 sore. Namun, sekarang pulang jam ½ siang, sedikit ada perubahan sejak kehadiran aparat TNI POLRI. Kami Berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan , Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dadim 1702, Kapolres Jayawijaya Segera Tarik Militer Yang Berada Di Kampung Walaik.”tegasnya
kedatangan Aparat TNI ini tanpa sepengetahuan masyarakat sipil dan tokoh-tokoh di distrik walaik membuat masyarakat menolak diminta tarik kembali hal ini didesak oleh kepala suku Walaik Hengki Lanni juga tegas bahwa kehadiran TNI di walaik tanpa sepengetahuan kami pemilik wilayah setempat dan tanpa kordinasi tokoh-tokoh disana sehingga kami bersama masyarakat di walaik meminta aparat TNI/POLRI yang sedang menempati disana segera tarik kembali demi keamanan, kenyamanan masyarakat disana”.tegas Hengki
selanjutnya perwakilan mahasiswa distrik walaik kabupaten jayawijaya Erius Elopere “kami meminta pemerintah Indonesia segera tarik tni polri yang ada di walaik karena sebelumnya masyarakat aman melakukan aktivitas keseharian mereka tetapi dari tanggal 1 mei 2025 sampai saat ini pendropin militer dalam jumlah besar di distrik walaik membuat masyarakat trauma untuk aktivitas keseharian. aktivitas akses berjualan dari kampung ke kota juga terhalangi . sehingga dengan tegas segera tni polri yang ada di walaik tarik kembali karena keberadaan mereka menjadi kehidupan masyarakat trauma”:tegas Erius
di tambah Salah satu kawan mahasiswa Yeman Yellipele mengatakan selama ini kami distrik walaik aman-aman saja tetapi setelah ada drop militer dalam jumlah 100 personil masyarakat mengalami trauma , masyarakat yang kumis panjang jenggot besar di interogasi. setiap dari wamena ke walaik maupun ke wamena tetap dilakukan interogasi, hal ini membuat kehidupan masyarakat terancam. sebenarnya walaik itu tanah adat bukan tanah pemerintah sehingga TNI POLRI Tidak bikin pos semaunya tanpa persetujuan dengan masyarakat setempat;tegas Yeman
mewakil perempuan-perempuan distrik walaik, kanttin Lanni mendesak kepada pemerintah provinsi papua pegunungan kabupaten jayawijaya, dadim 1702 dan kapolres jayawijaya segera tarik militer disana. sejak 1 Mei 2025 TNI masuk sekitar jam 2 subuh itu membuat ibu-ibu yang sebelumnya bebas berkebun cari nafkah itu sejak kehadiran aparat TNI membuat masyarakat mengalami terganggu tidak seperti sebelumnya sebab itu dirinya meminta kepada pemerintah segera tarik kembali TNI yang ada disana.
selanjutnya perwakilan pemerintah Anius Elopere mengatakan kehadiran TNI POLRI disana tanpa surat izin atau kordinasi dengan kami pemilik wilayah setempat "mereka masuk tanpa izin pemilik wilayah, dengan kehadiran mereka membuat kebebasan masyarakat untuk berkarya bertani berkebun dan cari bahan makanan ke ke kota terancam. kehidupan masyarakat terganggu . dirinya bersama tokoh-tokoh disana menyimak dan menyepakati meminta demi kenyamanan dan keamanan kabupaten Jayawijaya TNI POLRI Segera tarik kembali”.Tegas Elopere
Direktur eksekutif yayasan keadilan dan keutuhan manusia Papua YKKMP mempertanyakan tujuan Penempatan pasukan aparat TNI POLRI di distrik walaik "kami ingin bertanya tujuannya, kehadiran militer disana tidak sesuai Standar operasional Prosedur TNI (SOP)" . Penempatan pasukan itu apakah sudah dilakukan kordinasi atau tidak sejauh ini kami belum mengetahui tujuan nya. tapi setelah kami YKKMP mengikuti tuntutan masyarakat disana bahwa kehadiran anggota TNI di Kampung walaik itu tanpa koordinasi dengan masyarakat setempat". ujarnya
"penempatan TNI daerah konflik itu butuh koordinasi dengan semua pihak terutama masyarakat sipil yang ada di walaik juga kepala-kepala suku pimpinan gereja , tokoh pemuda, tokoh intelektual dan semua pihak perlu duduk bersama-sama ditempatkan sesuai dengan permintaan masyarakat bila daerah tersebut ada masalah yang jelas "
Tujuan kehadiran aparat militer di daerah itu apa masalahnya sehingga dengan jumlah yang sangat berlebihan, sebenarnya wilayah walaik itu selama ini tidak ada masalah jadi tidak ada lagi anggota tubruk masuk di daerah-daerah yang seharusnya itu masyarakat bebas gerak. kehadiran militer itu akan membuat masyarakat di sekitarnya tidak bisa bebas berjalan maupun bebas keluar cari makan. Kami mengikuti dengan Drone yang digunakan oleh aparat itu pasti masyarakat semuanya akan trauma dan takut tetapi masyarakat walaik itu perlu mengetahui tujuan kehadiran aparat TNI di tempat itu
"Jadi itu butuh kesepakatan butuh membuat suatu pernyataan resmi menerima anggota TNI disitu dengan masalahnya jelas. permintaan harus diajukan oleh masyarakat bukan pemerintah masuk sepengetahuan masyarakat menganggu kebebasan masyarakat. setiap penempatan aparat TNI/POLRI itu latar belakang tujuannya harus sampaikan " tegas Theo
Lebih lanjut menurut Theo saat ini masyarakat Distrik Walaik menolak karena tidak ada koordinasi dengan masyarakat disana “tanpa koordinasi pasti menolak kalau tidak ada koordinasinya bagus apa mereka menerima atau tidak Itu kembali kepada koordinasi tidak mau menerima kehadiran aparat berarti TNI harus keluar tinggalkan distrik walaik.
Masyarakat walaik itu tanah masyarakat adat bukan tanah pemerintah yang harus menempatkan orang sembarang di situ.
harus berbicara dan melibatkan semua pihak penempatan dan TNI di wilayah walaik tersebut itu masih tanah adat, pemerintah apakah masyarakat walaik menyediakan lokasi untuk membangun kantor desa dijadikan pos militer ? kantor desa merupakan kantor pelayanan umum milik masyarakat bukan milik TNI dengan kondisi urgen ini kami YKKMP merekomendasikan pemerintah provinsi papua pegunungan, pemerintah kabupaten jayawijaya DPR Provinsi DPRK jayawijaya panglima TNI kodam cenderawasih, dadim 1702 dan kapolres jayawijaya perlu lakukan audiens terbuka kami ingin mau tahu tujuan penempatan aparat militer di kampung walaik kabupaten jayawijaya.;Tegas direktur YKKMP (TUTUP)
Reporter Inggipilik Kogoya
