Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025 sebagai wujud komitmen dalam memperkuat integritas pelayanan publik serta pengawasan anggaran negara, khususnya pada sektor penanganan bencana yang sedang berlangsung di Kabupaten Mandailing Natal. Rangkaian kegiatan meliputi Upacara Peringatan HAKORDIA, Kampanye Publik Anti Korupsi, serta Seminar Hukum Nasional yang diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur pemerintahan dan pendidikan.Selasa (09 Desember 2025 )
Dalam amanat yang menyampaikan pesan dari Jaksa Agung RI, Plt. Kajari Madina menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama, termasuk dalam penanganan bencana alam.
“Bencana adalah ujian kemanusiaan. Integritas kita justru diuji saat negara hadir membantu. Korupsi di tengah penderitaan rakyat adalah kejahatan yang tidak manusiawi. Kejari Madina tidak akan mentolerir satu pun perbuatan yang memanfaatkan situasi bencana. Setiap rupiah untuk rakyat harus sampai secara adil dan transparan.”
Kejari Madina melanjutkan kegiatan dengan membagikan Stiker dan Kaos Anti Korupsi kepada pengguna jalan di depan kantor kejaksaan. Kampanye ini bertujuan memperluas edukasi publik dan mengajak masyarakat turut menjadi pengawas anggaran negara.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., menegaskan pentingnya peran masyarakat.
> “Dalam situasi pascabencana, anggaran darurat seringkali rawan disalahgunakan. Karena itu, kami mengimbau para pengelola anggaran agar transparan dan berhati-hati. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap perencanaan.”
Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menggelar Seminar Hukum Nasional melalui Zoom Meeting bertema “Pidana Korupsi pada Saat Terjadi Bencana Alam.” Kegiatan ini diikuti oleh 316 peserta yang terdiri dari jajaran pemerintah daerah, dinas pendidikan, para camat, kepala sekolah SMA/SMK/SMP, serta para pelajar.
Seminar menghadirkan dua narasumber utama:
Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. – Guru Besar Hukum Pidana FH-USU
Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H. – Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal
Dalam paparannya, Prof. Alvi Syahrin menegaskan:
> “Penyalahgunaan dana bencana bukan sekadar merugikan negara, tetapi melukai nilai kemanusiaan. Penegakan hukum harus tegas dan cepat dalam situasi bencana.”
Sementara Plt. Kajari Madina memaparkan berbagai modus korupsi yang kerap terjadi saat kedaruratan, seperti pemotongan bantuan, manipulasi pengadaan, penyimpangan distribusi logistik, dan penunjukan langsung tanpa prosedur.
> “Kedaruratan tidak boleh menjadi alasan untuk membuka celah korupsi. Kejaksaan akan bertindak tegas dan masyarakat harus berperan aktif sebagai pengawas.”
Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., turut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan edukasi hukum ini sebagai langkah strategis memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rangkaian kegiatan HAKORDIA 2025 ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan profesional. Tidak hanya melalui penegakan hukum, Kejari Madina juga menaruh fokus pada edukasi publik serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menegaskan komitmennya untuk:
✔ Melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran bencana
✔ Mendorong transparansi seluruh anggaran pemerintah daerah
✔ Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melawan korupsi
✔ Menjadi institusi yang profesional, humanis, dan berintegritas
( Tega Kurnia )
