Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Mandailing Natal, antara lain Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., Ketua DPRD Mandailing Natal H. Erwin Efendi Lubis, S.H., Kapolres Mandailing Natal AKBP Arie Sofandi Paloh, S.H., S.I.K., Ketua Pengadilan Negeri Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., Perwira Penghubung KODIM Takbir Dahilu, Plt. Kepala BNN Mandailing Natal Samsul Arifin, S.E., M.E., Perwakilan Dandempom Pertua Sugianto, serta Perwakilan Kalapas II B Mandailing Natal Andika Pratama, S.Tr.Pas.
Wujud Keterbukaan dan Penguatan Sinergi Antarinstansi
Forum ini digelar sebagai sarana komunikasi, kolaborasi, sekaligus mekanisme transparansi antara Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Pemerintah Daerah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK. Selain pemaparan program, terdapat sesi dialog publik yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran, kritik konstruktif, dan aspirasi demi peningkatan mutu pelayanan hukum.
Dalam sambutannya, Plt. Kajari Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas adalah komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
> “Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan indikator administratif. Ini adalah komitmen untuk mewujudkan budaya kerja yang bersih, profesional, dan melayani. Melalui forum ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan sehingga proses pembangunan WBK benar-benar berakar pada kebutuhan publik,” ujarnya.
Kejari Mandailing Natal juga memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik, seperti digitalisasi layanan hukum, penyempurnaan mekanisme pengaduan, peningkatan fasilitas layanan, serta penguatan transparansi dalam penanganan perkara.
Dukungan Penuh Forkopimda dan Instansi Terkait
Berbagai unsur Forkopimda menyampaikan dukungan resmi terhadap upaya Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam mewujudkan predikat WBK. Berikut pernyataan dukungan dari pejabat yang hadir:
1. Bupati Mandailing Natal
> “Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejari Mandailing Natal. Keberhasilan meraih WBK akan membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat.”
2. Kapolres Mandailing Natal
> “Polres Mandailing Natal siap bersinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Langkah menuju WBK ini kami dukung sepenuhnya.”
3. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal
> “Forum ini penting untuk memperkuat koordinasi antar penegak hukum. Kami mendukung penuh pembangunan Zona Integritas di Kejari Mandailing Natal.”
4. Ketua DPRD Mandailing Natal
> “Pembangunan Zona Integritas adalah bagian penting dari Reformasi Birokrasi. DPRD mendukung penuh langkah Kejari Mandailing Natal menuju WBK.”
5. Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal
> “Integritas penegak hukum menjadi fondasi utama pemberantasan narkotika. Kami memberikan dukungan penuh terhadap komitmen Kejari Mandailing Natal.”
6. Perwira Penghubung KODIM
> “TNI mendukung penuh langkah antikorupsi ini. Sinergi antarinstansi menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani.”
7. Perwakilan Dandempom
> “Kami siap mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK demi mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.”
8. Perwakilan Kalapas II B Mandailing Natal
> “Upaya pembangunan Zona Integritas ini merupakan langkah strategis memperkuat sistem penegakan hukum yang bersih dan berkualitas.”
Inovasi Pelayanan Publik Kejari Mandailing Natal
Kepala Seksi Intelijen, Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik yang sedang dijalankan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, antara lain:
SIKIMAN: Aplikasi layanan digital yang mencakup seluruh seksi di Kejari Mandailing Natal.
Adhyaksa Peduli: Program sosial kemasyarakatan melalui kegiatan bantuan dan pembangunan fasilitas umum.
Podcast Markobar: Program edukasi hukum dengan menghadirkan narasumber dari berbagai stakeholder.
Lopo Kombur: Kantin pelayanan internal yang mendorong lingkungan kerja yang nyaman dan produktif.
E-Tilang: Sistem pembayaran denda tilang secara elektronik dan non-tunai.
Pengantaran Barang Bukti Door to Door: Layanan gratis untuk mempermudah masyarakat dalam pengambilan barang bukti.
> “Forum ini membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi, masukan, dan ikut mengawasi pelayanan publik Kejari Mandailing Natal secara langsung,” ujarnya.
Komitmen Bersama untuk Pemerintahan yang Bersih dan Modern
Dengan terselenggaranya Forum Komunikasi Publik ini, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menegaskan kembali komitmennya terhadap transparansi, pelayanan berkualitas, dan Reformasi Birokrasi berkelanjutan. Dukungan Forkopimda menjadi bukti bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah gerakan bersama, bukan hanya tugas internal Kejaksaan.
Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berharap proses menuju predikat WBK dapat semakin memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan berintegritas di Kabupaten Mandailing Natal.
( Kaperwil Sumut Tega Kurnia )
